Desa Karanggatak

Menimbang        :

a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,  efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat           :

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5495);

2.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 57, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5864 );

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55390) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lem Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 );

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

9.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

10.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengan Nomor 48 Tahun 2017 Jo Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa            ( Tambahan Lembaran    Daerah   Kabupaten Boyolali Nomor 203 );

13.

Peraturan Bupati Boyolali Nomo 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 48 );

14.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94);

15.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 95).

16.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 55);

17.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 58);

18.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 59);

19.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 60);

20.

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun 2020.

21.

Peraturan Desa Karanggatak Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Berita Desa Karanggatak Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018);

22.

Peraturan Kepala Desa Karanggatak Nomor: 03 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Desa Karanggatak Kecamatan Klego  Kabupaten Boyolali  Tahun  2019 Nomor  03);

1.

Pendapatan Desa

a.

Pendapatan Asli Desa

:

56.000.000,-

b.

Pendapatan Transfer

:

1.291.270.000,-

b.1

Dana Desa

:

781.744.000,-

b.2

Bagi Hasil Pajak & Retribusi

:

33.397.000,-

b.3

Alokasi Dana Desa

:

421.129.000,-

b.4

Bantuan Keuangan Proninsi

:

55.000.000,-

b.5

Bantuan Keuangan Kab/Kota

:

0,-

c.

Pendapatan Lain - lain

:

4.000.000,-

Jumlah Pendapatan

:

1.351.270.000,-

2.

Belanja Desa

a.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

:

506.436.000,-

b.

Bidang Pembangunan

:

751.594.000,-

c.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

:

13.090.000,-

d.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

:

80.150.000,-

e.

Bidang Tak Terduga

:

0,-

Jumlah Belanja

:

1.351.270.000,-

Surplus / Defisit

:

0,-

3.

Pembiayaan Desa

a.

Penerimaan Pembiayaan

:

0,-

b.

Pengeluaran Pembiayaan

:

0,-

Selisih Pembiayaan ( a – b )

:

0,-

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan

:

0,-